Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan Good Governances ( Pemerintahan yang baik ) . Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2015.

Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

LAKIP Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Penyusunan LAKIP Tahun 2015 juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LAKIP Tahun 2015 menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan dan saran sebagai evaluasi guna perbaikan . identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Melalui pendekatan ini LAKIP Tahun 2015 sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Padang,       2015

Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Sumatera Barat

 

Drs. Alwis

Nip. 1961030319821002

Minangkabausiana

Support

Hubungi Kami

Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Sumatera Barat

Jl.Diponegoro No.4 Padang

Sumatera Barat, Indonesia

P: (0751) 21607 Fax. 0751-35646

JoomShaper