RENSTA (Rencana Strategis)

Rencana Strategis (RENSTRA)

(Download Document Full Disini)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah Yang Kuasa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyelesaikan pembuatan Rencana Srtategis (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 – 2015.

               Rencana Strategis (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat disusun dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat serta Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan perpustakaan dan kearsipan yang hendak dicapai dalam periode 2011-2015 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan perpustakaan dan kearsipan yang telah dicapai saat ini .

Renstra ini juga digunakan sebagai bahan dan pedoman dalam penyusunan untuk pembuatan (1) Rencana Kerja (Renja); (2) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Perpustakaan dan Kearsipan; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Perpustakaan dan kearsipan; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Badan Perpustakaan dan Kearsipan serta para pemangku kepentingan perpustakaan dan kearsipan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan secara sinergis dan berkesinambungan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Padang,   Desember 2014

 

KEPALA

BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

 

 

 

Drs. ALWIS. MUDRIKAH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610303 198210 1 002

 

 

 Bab I     Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan dokumen rencana pembangunan yang berwawasan 5 tahun ke depan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dan kegiatannya bersifat indikatif. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sumatera Barat yang sistem perencanaan sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD).

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi adalah merupakan Lembaga Tekhnis Daerah yang berbentuk Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah, oleh karena itu Badan Perpustakaan dan Kearsipan di samping mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan juga merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan fasilitasi lingkup Provinsi dan Kabupaten / Kota, pelaksanaan kesekretariatan Badan, pelaksanaan tugas di bidang layanan perpustakaan’ Otomasi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Deposit dan Pengamatan, Pelstarian Bahan Pustaka, Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan, Pengolahan Arsip Statis, Pengolahan Arsip Inaktif, Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip.

Dari sisi perencanaan, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah merubah pola perencanaan yang ada, dari shopping list ke working plant. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down.

Dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance), reformasi birokrasi pemerintah daerah merupakan suatu kebutuhan. Salah satu reformasi birokrasi di bidang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

 

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum terbentuknya Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

  1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Undonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahhun 2009 tentang Kearsipan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006tentang LaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan   Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

 

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama 5 tahun dan untuk memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan arahan kebijakan dan strategi pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan dan kearsipan dalam menyusun program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk kurun waktu 2010 – 2015.

Adapun tujuannya adalah:

  1. Menetapkan Visi dan Misi, Program Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat.
  2. Mengerahkan kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dalam strategi penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan.
  3. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Perpustakaan dan Kearsipan secara proporsional.
  4. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan yang sinegis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat 2010 – 2015 terdiri atas :

Bab I   Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II   Gambaran Pelayanan SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III   Isu-isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

3.1. Identfikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Telaahan Renstra SKPD

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isus-Isu Strategis

Bab IV   Visi, Misi, tujuan, dan sasaran, strategis dan kebijakan

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Startegi dan Kebijakan SKPD

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

 

Bab II   Gambaran Pelayanan SKPD

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota disebutkna bahwa usuran perpustakaan dan urusan kearsipan menjadi urusan wajib, dan disebutkan juga bahwa urusan perpustakaan dan urusan kearsipan termasuk kedalam rumpun Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi maka oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibentuklah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008.

 Fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan meliputi kesekretariatan, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, layanan dan otomasi perpustakaan, pembinaan perpustakaan dan kearsipan, pengelolaan kearsipan in aktif, pengelolaan kearsipan statis serta pemeliharaan dan pelestarian kearsipan;
  3. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

Tugas Pokok Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Lembaga ini pada dasarnya dulunya terpisah yakni Badan Arsip Provinsi Sumatera Barat dan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

  1. Kepala Badan dengan eselon II a
  2. Sekretariat
  3. Bidang Otomasi dan Pengolahan Bahan Pustaka
  4. Bidang Deposit, Pengamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka
  5. Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan
  6. Bidang Pengelolaan Arsip Statis
  7. Bidang Pengelolaan Arsip Inaktif
  8. Bidang Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip
  9. Kelompok Jabatan Fungsional

 

Rincian tugas Kepala Badan:

  1. Menyelenggarakan Pembinaan dan pengendalian Topoksi Badan
  2. Menyelenggaran Penetapan kebijakan teknis
  3. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas
  4. Menyelenggarakan penetapan program kerja
  5. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan
  6. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Renstra, LAKIP, LKPJ, LPPD
  7. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis
  8. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
  9. Menyelengaran tugas lain yang diberikan pimpinan

 

Rincian Tugas Sekretariat:

  1. Menyelengarakan pengakajian serta koordinasi perencanaan dan program Badan
  2. Menyelengarakan pengakajian perencanaan dan program kesekratariatan
  3. Menyelenggarakan administrasi keuangan
  4. Menyelengarakan pengkajian anggaran belanja
  5. Menyelenggarakan pengenadalian administrasi belanja
  6. Menyelengarakan pengelolaan administrasi kepegawaian
  7. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan
  8. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
  9. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian
  10. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan
  11. Menyelenggarakan Pembinaan Jabatan fungsional
  12. Menyelenggarakan telaahan staf
  13. Menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, LAKIP, LKPJ, LPPD
  14. Menyelangarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
  15. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan

 

Rincian Tugas Bidang Layanan Perpustakaan

  1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja
  2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan tekhnis pembinaan layanan perpustakaan
  3. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi layanan perpustakaan
  4. Menyelenggarakan fasilitasi layana perpustakaan
  5. Menyelenggarakan koordinasi layanan perpustakaan
  6. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan koordinasi layanan perpustakaan
  7. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
  8. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan layanan perpustakaan
  9. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten / Kota
  10. Menyelengarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
  11. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan

                      

Rincian Tugas Bidang Deposit, Pengamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka

  1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja
  2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
  3. Menyelengarakan pengkajian bahan fasilitasi
  4. Menyelenggaran fasilitasi otomasi dan pengolahan bahan pustaka
  5. Menyelenggarakan koordinasi otomasi dan pengolahan bahan pustaka
  6. Menyelengarakan fasilitasi dan pengembangan koordinasi
  7. Menyelenggarakan telaahan staf
  8. Menyelenggarakan pelaporandan dan evaluasi kegiatan
  9. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten / Kota
  10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
  11. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan

 

Rincian Tugas Bidang Otomasi dan Pengolahan Bahan Pustaka

  1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja
  2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
  3. Menyelengarakan pengkajian bahan fasilitasi otomasi dan pengolahan bahan pustaka
  4. Menyelenggaran fasilitasi otomasi dan pengolahan bahan pustaka
  5. Menyelenggarakan koordinasi otomasi dan pengolahan bahan pustaka
  6. Menyelengarakan fasilitasi dan pengembangan koordinasi
  7. Menyelenggarakan telaahan staf
  8. Menyelenggarakan pelaporandan dan evaluasi kegiatan
  9. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten / Kota
  10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
  11. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan

 

Rincian Tugas Bidang Deposit, Pengamatan dan Pelestarian Bahan Pustaka

  1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja
  2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
  3. Menyelengarakan pengkajian bahan fasilitasi deposit, perawatan dan pelestarian bahan pustaka
  4. Menyelenggarakan fasilitasi deposit, perawatan dan pelestarian bahan pustaka
  5. Menyelenggarakan koordinasi otomasi dan pengolahan bahan pustaka
  6. Menyelengarakan fasilitasi dan pengembangan koordinasi
  7. Menyelenggarakan telaahan staf
  8. Menyelenggarakan pelaporandan dan evaluasi kegiatan
  9. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten / Kota
  10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
  11. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan

 

Rincian Tugas Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan

  1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja
  2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
  3. Menyelengarakan pengkajian bahan pembinaan perpustakaan dan kearsipan
  4. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan perpustakaan dan kearsipan
  5. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perpustakaan dan kearsipan
  6. Menyelengarakan fasilitasi dan pengembangan koordinasi
  7. Menyelenggarakan telaahan staf
  8. Menyelenggarakan pelaporandan dan evaluasi kegiatan
  9. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten / Kota
  10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
  11. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan

 

Rincian Tugas Bidang Pengelolaan Arsip Statis

  1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja
  2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
  3. Menyelengarakan pengkajian bahan pengelolaan Arsip Statis
  4. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan Arsip Statis
  5. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan Arsip Statis
  6. Menyelengarakan fasilitasi dan pengembangan koordinasi
  7. Menyelenggarakan telaahan staf
  8. Menyelenggarakan pelaporan dan dan evaluasi kegiatan
  9. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten / Kota
  10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
  11. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan

 

Rincian Tugas Bidang Pengelolaan Arsip Inaktif

  1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja
  2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
  3. Menyelengarakan pengkajian bahan pengelolaan Arsip Inaktif
  4. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan Arsip Inaktif
  5. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan Arsip Inaktif
  6. Menyelengarakan fasilitasi dan pengembangan koordinasi
  7. Menyelenggarakan telaahan staf
  8. Menyelenggarakan pelaporan dan dan evaluasi kegiatan
  9. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten / Kota
  10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait
  11. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan

 

Rincian Tugas Bidang Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip

  1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja
  2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis
  3. Menyelengarakan pengkajian bahan pemeliharaan dan pelestarian arsip
  4. Menyelenggarakan fasilitasi pemeliharaan dan pelestarian arsip
  5. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan dan pelestarian arsip
  6. Menyelengarakan fasilitasi dan pengembangan koordinasi
  7. Menyelenggarakan telaahan staf
  8. Menyelenggarakan pelaporan dan dan evaluasi kegiatan
  9. Menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten / Kota
  10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkai

 http://minangkabausiana.bpa.sumbarprov.go.id/images/articleimages/page0001.jpg

2.2. Sumber Daya SKPD

a. Sumber daya Manusia

Secara umum sumber daya manusia yang ada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dari segi latar belakang Pendidikan sudah memenuhi beberapa kualifikasi yang dibutuhkan diantaranya terdapat 2 (dua) orang sarjana strata 2, Sarjana 43 (empat puluh tiga) orang, Diploma (DIII) 11 orang, SLTA 71 (Tujuh Puluh satu) orang, SLTP 3 (tiga) orang dan SD 4 (empat) orang, namun disisi lain dengan berjalannya waktu ada pegawai yang telah pensiun dan ini perlu ada penambahan pegawai baru terutama yang diprioritaskan untuk tenaga teknis baik itu untuk bidang perpustakaan maupun untuk bidang kearsipan.

Dalam rangka menjalankan roda organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka organisasi harus digerakkan oleh seluruh elemen yang ada baik pejabat struktural, pejabat fungsional maupun staf.

                  Struktur Pegawai Badan Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan kepangkatan dan golongan.

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENURUT KEPANGKATAN DAN GOLONGAN

 

NO

PANGKAT / GOLONGAN

JUMLAH

1

2

3

  1.  

GOL IV/d

-

  1.  

GOL IV/c

1 orang

  1.  

GOL IV/b

4 orang

  1.  

GOL IV/a

4 orang

  1.  

GOL III/d

21 orang

  1.  

GOL III/c

23 orang

  1.  

GOL III/b

25 orang

  1.  

GOL III/a

17 orang

  1.  

GOL II/d

4 orang

  1.  

GOL II/c

5 orang

  1.  

GOL II/b

1 orang

  1.  

GOL II/a

27 orang

  1.  

GOL I/d

-

  1.  

GOL I/c

1 orang

  1.  

GOL I/b

-

  1.  

GOL I/a

3 orang

JUMLAH

134 orang

 

 

Pejabat Fungsional Badan Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan rumpun jabatan

 

NO

JABATAN FUNGSIONAL

JUMLAH

 

1

Arsiparis Tingkat Keahlian

7

 

2

Arsiparis Tingkat Keterampilan

6

 

3

Pustakawan Tingkat Ahli

1

 

4

Pustakawan Tingkat keterampilan

 

b. Gedung Kantor

Tersedianya 2 (dua) lokasi gedung Kantor Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat berlokasi di Jalan Pramuka V No.2 Khatib Sulaiman dan satu lokasi gedung layanan perpustakaan yang disewa/dikontrak.

c. Peraturan Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan.

Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana pada pasal 8 dinyatakan bahwa : Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban :

  1. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah
  2. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing
  3. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
  4. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan
  5. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah
  6. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah wilayahnya.

Untuk penyelenggaraan Kearsipan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, dan disesuaikan dengan Undang-Undang yang baru Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pada Bab III Penyelenggaraan Kearsipan, Pasal 6 antara lain menyatakan bahwa Penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi.

Dalam penyelenggaran kearsipan di Provinsi Sumatera Barat telah diterbitkan berbagai peraturan yang menyangkut masalah kearsipan antara lain Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini dimaksudkan agar penyelenggaraan kearsipan bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan kebutuhan informasi kearsipan baik dari aparat, ilmuwan, instansi swasta serta masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Peraturan ini secara tehnis diimplementasikan melalui :

  • Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor 124 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  • Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 114 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
  • Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Arsip Media Baru di lingkungan Provinsi Sumatera Barat

 

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006 -2010

 Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, perlu dilakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian pula halnya dengan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, untuk mengukur tentang sejauhmana keberhasilan rencana strategis Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2010, diperlukan adanya evaluasi kinerja.

 Evaluasi kinerja mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat sebelumnya, pada dasarnya telah dilaksanakan dan berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

 Adapun sasaran strategis 1 tahun 2006 – 2010 yaitu meningkatkan minat baca masyarakat sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2006 – 2010

 

Sasaran Strategis 1


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

 

 

 

09

10

06

07

08

09

10

06

07

08

09

10

Koleksi Perpustakaan yang relevan

 

%

 

 

 

35

35

-

-

-

35

45

-

-

-

100%

130 %

Alat temu kembali informasi

 

%

-

-

-

50

50

-

-

-

50

50

-

-

-

100%

100 %

Pengunjung perpustakaan

%

-

-

-

85

85

-

-

-

85

85

-

-

-

100%

100 %

Jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi

 

Unit

-

-

-

75

15

-

-

-

75

15

-

-

-

100%

100 %

Persentase pembinaan bermacam jenis perpustakaan

 

%

-

-

-

60

60

-

-

-

60

60

-

-

-

100%

100 %

Jumlah pengelola berbagai perpustakaan yang mengikuti pelatihan tehnis

Org

-

-

-

120

120

-

-

-

120

120

-

-

-

100%

100 %

 

Dari tabel diatas hanya dapat disajikan data tahun 2009 dan 2010 yang mendukung sasaran meningkatnya minat baca masyarakat, hal ini

disebabkan karena Pasca Gempa 2009, dimana gedung kantor Perpustakaan yang berada di Jalan Diponegoro hancur, dan data-data tidak dapat diselamatkan.

Untuk lebih rincinya dapat diuraikan pencapaian Indikator Kinerja untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :

  1. Koleksi perpustakaan yang relevan
  • Tahun 2009 targetnya 35 %, realisasi 35 % dan capaian 100%.

Hal ini diukur berdasarkan terlaksananya pengadaan buku melalui dana APBD 2009 sebanyak 1.204 eksemplar dan buku hadiah tahun 2009 sebanyak 636 eks.

  • Tahun 2010 target 35 % dan realisasi 45 %, capaian 130 %, dimana bertambahnya buku baru untuk mencerdaskan dan menambah informasi pada masyarakat/mahasiswa/pelajar/ kalangan intelektual semula target capaian 10.000 eksemplar, realisasi 13.780 eksemplar (130 %) terdiri dari pengadaan buku baru 2010 sejumlah 8.947 eksemplar, buku hadiah tahun 2010 sejumlah 4.833 eksemplar.

Untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat sumber ilmu pengetahuan diharapkan s.d. tahun 2010 (akhir RPJMD I) 1 buku untuk 4 orang penduduk Sumatera Barat, sebelum gempa target tersebut diprediksi akan tercapai, namun s.d akhir 2010 jumlah buku yang relevan hanya 15.620 eks, yang terdiri dari buku pengadaan APBD Perubahan tahun 2009 sejumlah 1.204 eks, buku hadiah 2009 sejumlah 636 eks, buku hadiah tahun 2010 sejumlah 4.833 eks dan buku pengadaan APBD 2010 sejumlah 8.947 eks. Dengan jumlah buku keadaan akhir RPJMD (2006-2010) jauh dibawah harapan.

  1. Alat temu kembali tahun 2009 target 50 % yang diukur berdasarkan jumlah buku yang dilayankan baik layanan umum maupun layanan minangkabausiana, realisasi 50 %, capaian 100 %. Untuk tahun 2010 target 50 % dan realisasi 50 %, capaian 100%.

Alat temu kembali berupa katalog, dan alat bantu indek warta perundang-undangan jumlah Indek WPU tahun 2009 setelah gempa

28 eksemplar, tahun 2010 sebanyak 96 eksemplar, sedangkan katalog tahun 2009 sebanyak 1.840 eksemplar, dan katalog tahun 2010 sebanyak 13.780 eksemplar. Jumlah katalog sama dengan jumlah buku layanan umum pengadaan tahun 2009, begitu juga dengan katalog tahun 2010, sedangkan buku layanan minangkabausiana datanya tidak tersedia.

  1. Pengunjung perpustakaan

Target pengunjung perpustakaan tahun 2009 diprediksi 600 orang per hari (216.000 orang/tahun), namun dalam penetapan indikator kinerja

ditargetkan 85 % dari prediksi, dan ternyata realisasinya 184.000 orang (85%), ini berarti capaian indikator 100 %. Begitu juga dengan target pengunjung tahun 2010 diprediksi jauh menurun dari tahun sebelumnya yang disebabkan karena gedung layanan pustaka dipindahkan ke Jalan Adinegoro Tabing dimana lokasinya belum familiar dengan pengunjung diprediksi jumlah pengunjung hanya akan mencapai maksimal 4 % dari tahun sebelumnya yaitu 7.360 orang, namun target dari indikator 85 % dan realisasinya tercapai 85 % dari target indikator (dari 6.580 orang) yaitu 6.575 orang, ini berari capaian 100%.

  1. Jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi

Target kinerja tahun 2009 sebanyak 75 perpustakaan sekolah, realisasi 75 buah, capaian 100 %, sedangkan tahun 2010 target 15 perpustakaan, realisasi 15, capaian 100 %. Menurutnya target kinerja tahun 2010 disebabkan alokasi dana untuk urusan Perpustakaan dan Kearsipan berkurang + 54 % dari tahun 2009.

  1. Persentase pembinaan bermacam jenis perpustakaan

Jenis perpustakaan yang dibina tahun 2009 dan 2010 masing-masing ditargetkan 60% yaitu pembinaan tentang cara pengelolaan perpustakaan, yang terdiri dari Perpustakaan Nagari, Rumah Ibadah dan perpustakaan instansi khusus dilingkungan Pemda, realisasi 60

%, capaian 100 %. Pembinaan dapat dilaksanakan 100 % apabila disamping pembinaan dalam cara pengelolaan perpustakaan, juga diberikan bantuan buku/sarana dan prasarana perpustakaan.

  1. Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti pelatihan tehnis

Untuk tahun 2009 dan 2010 masing-masing target kinerja untuk pelatihan tehnis pengelola berbagai macam perpustakaan sebanyak 120 orang, realisasi 120 orang capaian 100 %.

 

Sasaran 2 Peningkatan jumlah sumber informasi kearsipan

Indikator kinerja, target dan realisasi untuk sasaran ini adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2006 – 2010

Sasaran Strategis 2


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

06

07

08

09

10

06

07

08

09

10

06

07

08

09

10

Jumlah unit kerja yang telah menyelenggarakan sistem kearsipan

 

Unit

0

2

2

3

3

0

2

2

3

3

100%

100%

100%

100%

100 %

Persentase pemenuhan permintaan arsip untuk digunakan sebagai alat bukti akuntabilitas kinerja

 

%

10

30

60

80

80

10

30

60

50

50

100 %

100 %

100 %

62,5%

62,5%

 

Lebih rincinya dapat diuraikan pencapaian Indikator Kinerja untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :

  1. Jumlah unit kerja yang telah menyelenggarakan sistem kearsipan

Dari awal RPJMD I (2006) belum terlaksana, karena Peraturan Gubernur tentang petujuk pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis baru ditetapkan melalui Pergub No.124 tahun 2006, dan pada tahun berikutnya SKPD Provinsi sudah mulai menerapkan peraturan gubernur dimaksud, tapi belum sempurna. Sampai dengan tahun 2010 baru 10 SKPD yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamisnya sesuai Pergub No. 124 tahun 2006.

  1. Persentase pemenuhan permintaan arsip untuk digunakan sebagai alat bukti akuntabilitas kinerja

Pemenuhan permintaan arsip untuk digunakan sebagai alat bukti akuntabilitas kinerja dari tahun 2006 s.d. 2008 sudah mulai  terpenuhi, karena arsip dari masing-masing SKPD sudah banyak yang diserahkan ke Depo Arsip , namun pada tahun 2009 dan 2010 target kinerja 80 %, realisasi hanya 62,50 %, hal ini disebabkan karena pasca gempa depo arsip hancur dan tidak semua arsip yang berada di depo dapat diselamatkan.

 

Sasaran 3 Terselamatkannya arsip sebagai warisan budaya daerah Sumbar yang berasal dari organisasi atau perorangan

Indikator kinerja, target dan realisasi untuk sasaran ini adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2006 – 2010

Sasaran Strategis 3


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

06

07

08

09

10

06

07

08

09

10

06

07

08

09

10

Persentase dokumen daerah yang berada diluar daerah atau luar negeri yang berhasil diakuisisi

%

-

-

10

10

10

-

-

10

10

10

100%

100%

100%

100%

100 %

Persentase dokumen daerah yang berada di tangan perorangan atau swasta yang berhasil diakuisisi

%

10

10

20

20

20

10

10

20

20

20

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

 

Lebih rincinya dapat diuraikan pencapaian Indikator Kinerja untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :

  1. Persentase dokumen daerah yang berada di luar daerah atau luar negeri yang berhasil diakuisisi, target kinerja dari tahun 2007 s.d. tahun 2010 masing-masing 10 %, realisasi 10 % capaian 100 %. Persentase pengukuran berdasarkan hasil survey dokumen yang berada pada lembaga penyelenggara negara antara lain :
  • Dokumen dari SKPD Provinsi dan penyelengara pemerintahan daerah provinsi
  • Lembaga negara di daerah provinsi dan Kab/Kota
  1. Persentase dokumen daerah yang berada di tangan perorangan atau swasta yang berhasil diakuisisi, target dan realisasi setiap tahunnya tercapai 100 %, pengukuran berdasarkan hasil survey dokumen yang berada pada :
  • Perusahaan-perusahaan
  • Organisasi politik
  • Organisasi masyarakat
  • Perseorangan

 

Sasaran 4 Peningkatan penyelamatan arsip statis dan tertatanya arsip dinamis in aktif

Indikator kinerja, target dan realisasi untuk sasaran ini adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2006 – 2010

Sasaran Strategis 4


Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

06

07

08

09

10

06

07

08

09

10

06

07

08

09

10

Rata-rata jumlah jam yang dibutuhkan untuk mendapatkan dokumen atau informasi

Menit/kejadian

-

-

-

70

60

-

-

-

70

60

-

-

-

100 %

100 %

Persentase dokumen negara yang berada dalam kondisi baik

%

-

-

-

70

70

-

-

-

70

70

-

-

-

100 %

100 %

 

Rata-rata jumlah jam yang dibutuhkan untuk mendapatkan dokumen atau informasi tahun 2009 diperlukan waktu 70 menit/kejadian, dan pada

tahun 2010 sudah mulai berkurang yaitu 60 menit/kejadian, ini berarti dengan adanya penataan arsip sesuai dengan Pergub No. 124 tahun 2006 dan adanya koordinasi antara pencipta arsip dengan pengolah/penata arsip akan lebih memudahan si pencari arsip untuk menemukannya kembali.

 http://minangkabausiana.bpa.sumbarprov.go.id/images/articleimages/page0002.jpg

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Tantangan

Kendati telah ditetapkan berbagai kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan, tetapi upaya pengembangan perpustakaan dan kearsipan sampai saat ini masih dihadapkan kepada tantangan dan kendala antara lain :

a. Perpustakaan :

  1. Pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan umum, perpustakan khusus, perpustakaan nagari dan kelurahan, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan rumah ibadah relatif rendah

Tabel 2.4.1.         Jenis dan Jumlah Perpustakaan di Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2009

No

Jenis Perpustakaan

Jumlah

Yang telah dibina

%

A

Perpustakaan Sekolah

5.737

66

1,15

 

SD/MI

4.147

-

-

 

SMP/MTs

927

44

4,7

3

SMA/MA/SMK

559

22

3,9

4

Perguruan Tinggi

104

-

-

B

Nagari/Desa/Kelurahan

728

41

5,6

C

Perpustakaan Umum

19

18

94,7

D

Perpustakaan Khusus

33

-

-

E

Perpustakaan Rumah Ibadah

14.205

15

0,10

 

- Masjid

- Mushalla

- Gereja

4.391

9.764

50

15

-

-

 

F

Perpustakaan Puskesmas

245

10

4,08

 

  1. Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
  2. Eksistensi kelembagaan dan pendanaan perpustakaan di Kab/kota sangat tergantung pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota
  3. Pendanaan perpustakaan disamping tergantung APBN juga kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah terhadap Perpustakaan
  4. Apresiasi terhadap penyelamatan naskah kuno sebagai warisan budaya (memory of nation) yang memiliki nilai sangat berharga masih rendah dan sampai saat ini kepemilikan naskah-naskah kuno tersebut sebagian besar masih tersebar di masyarakat baik di dalam maupun luar negeri
  5. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan masih terbatas
  6. Belum optimalnya pelaksanaan UU No.4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, sehingga belum semua terbitan di Provinsi Sumatera Barat terhimpun, terkelola dan terdayagunakan di Provinsi maupun di Perpustakaan Kab/Kota, untuk itu perlu adanya Perda tentang KCKR
  7. Diversifikasi layanan perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka
  8. Layanan perpustakaan keliling belum menjangkau ke seluruh wilayah Sumatera Barat.
  9. Belum adanya Perda tentang Perpustakaan yang menjadi acuan baru Undang-Undang Nmor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan.
  10. Kurangnya animo masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan
  11. Tidak adanya gedung perpustakaan yang representatif yang dapat menampung pemustaka.

 b. Kearsipan

  1. Belum optimalnya kerjasama pengelola kearsipan
  2. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola kearsipan;
  3. Belum satu pemahaman dan kesetaraan pemikiran aparatur terhadap arti pentingnya arsip, sehingga kearsipan kurang mendapat perhatian
  4. Sarana kerja untuk pengelolaan arsip masih belum memadai
  5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip relatif masih rendah
  6. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, karena baru diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2009.

 

2. Peluang

  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam
  2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menunjukan semakin pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan secara demokratis.
  3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan yang merupakan landasan operasional pembangunan kearsipan
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan karya Rekam
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
  6. Jumlah pegawai Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat 134 orang, terdiri dari Pejabat Struktural Eselon II a 1 orang, eselon IIIa 8 orang , eselon IV a 17 orang dan Pejabat fungsional arsiparis 12 orang serta pustakawan 14 orang.

 

Bab III   Isu-isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

3.1. Fenomena Terkini

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan good governance, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberatasan KKN secara terarah, terpadu dan sistematis. Dalam penerapanannya, perlu ada perubahan mindset dan orientasi birokrasi dari yang melayani kekuasaan menjadi melayani masyarakat/meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi isu kian strategis manakala kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dan munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini, sudah pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja perpustakaan dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan dan kearsipan, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada pembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta penyelamatan sumber informasi primer maupun sekunder. Dan jika dicermati secara seksama, maka terdapat hal-hal penting yang menjadi isu-isu strategis.

Adapun isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

 

- Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber Daya manusia utama yang ada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan adalah Pustakawan dan Arsiparis. Keduanya merupakan tulang punggung bagi pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kedua sumber daya tersebut ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini perlu dilakukan guna menyediakan sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan yang tangguh serta siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan globalisasi.

Pustakawan sebagai motor penggerak dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat, perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sehingga pada gilirannya mampu membangun jaringan masyarakat gemar membaca di seluruh provinsi Sumatera Barat.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan melalui SDM perpustakaan yang dimiliki harus mampu mendorong terjadinya proses transformasi yang menjadikan perpustakaan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Perpustakaan harus mampu menjadi sarana pembangun pemahaman masyarakat, tentang pentingnya esensi keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap kepentingan publik. Perpustakaan juga harus

mampu mendorong meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, sehingga menjadi bekal bagi pembangunan bangsa seutuhnya.

Pembinaan terhadap SDM perpustakaan mutlak diperlukan. Bukan hanya pada pejabat fungsional Pustakawan, tetapi juga pada pembuat kebijakan dan petugas teknis pengelola perpustakaan yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan terdapat di hampir pelosok daerah. Karena itu berbagai bentuk pelatihan keperpustakaan sudah dipersiapkan untuk mendidik dan meningkatkan baik kualitas dan kuantitas tenaga terdidik di bidang perpustakaan.

Arsiparis sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan kearsipan, juga memiliki tugas yang tak kalah pentingnya dengan Pustakawan. Merekalah tulang punggung pengelolaan kearsipan di seluruh instansi pemerintah. Sayangnya, jumlah tenaga fungsional ini semakin berkurang dengan berbagai alasan. Hal ini perlu segera diantisipasi dengan penciptaan tenaga fungsional baru, sehingga kebutuhan lembaga terhadap tenaga khusus ini terpenuhi.

Munculnya Kepmenpan No.PER/3/M.PAN/3/2009 tentang jabatan fungsional Arsiparis dan angka kreditnya, jelas makin menghambat upaya Pemprov. Sumbar menambah jumlah arsiparis tingkat terampil. Karena itu pemerintah provinsi perlu membuat kebijakan baru dengan memberi kemudahan bagi PNS yang ingin beralih menjadi fungsional Arsiparis. Kebijakan ini meliputi peningkatan kesejahteraan, kemudahan dalam berkarier serta pembinaan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan, untuk memberi jaminan pada arsiparis agar dapat berkomitmen dengan baik pada tugas dan tanggungjawab yang diembannya.

Keberadaan Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Apalagi di tengah gencarnya upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat menuju good governance.

Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan perlu diberdayakan sebaik-baiknya. Mereka perlu didorong agar mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Pemahaman dan penguasaan teknologi informasi mutlak diperlukan, sehingga mereka tidak jauh ketinggalan jaman. Apalagi dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lingkup informasi menjadi lebih beragam.

Pustakawan dan Arsiparis harus memiliki ethos kerja tinggi. Mereka haruslah aplikatif, selektif dan koordinatif dalam menyeleraskan ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada. Tuntutan masyarakat akan layanan informasi di tengah era keterbukaan informasi, seperti yang diamanatkan dalam

Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dipahami sebagai tanggung jawab. Ini menjadi tantangan, agar ke depan mampu menyediakan informasi bagi publik.

Sebagai pengelola informasi, Pustakawan dan Arsiparis harus mampu meningkatkan produktivitas pengolahan khasanah dan koleksinya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Karena itu, kemampuan teknis pengolahan, strategi dan prioritas tenaga pengolah perlu senantiasa ditingkatkan.

Kesadaran tentang pentingnya, perpustakaan dan kearsipan perlu dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan baru yang berpihak pada pengembangan perpustakaan dan kearsipan.

Pustakawan, Arsiparis, tenaga teknis pengelola perpustakaan dan tenaga teknis pengelola kearsipan adalah aset penting bagi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Mereka harus diberi motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka lebih leluasa berkiprah dan berkreasi dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Karena itu sudah sewajarnya pemerintah provinsi memberi apresiasi tersendiri, agar kinerja perpustakaan dan kearsipan dapat berhasil dan berdayaguna dengan baik.

 

- Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan

Teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang. Sudah saatnya perpustakaan memanfaatkan TI ini untuk pengelolaannya. Sistem otomasi dan digitalisasi bahan pustaka perlu dilakukan. E- Library menjadi begitu penting untuk pengembangan layanan perpustakaan di tengah maraknya era gadget dewasa ini. E-Library memungkinkan pengunjung perpustakaan bisa mengakses buku pustaka, tanpa harus datang ke perpustakaan.

Pada saat ini, perpustakaan sudah dikelola secara computerized. Pengguna yang datang ke perpustakaan tidak lagi mencari buku secara manual dengan katalog. Data buku koleksi perpustakaan sudah disimpan ke dalam database, sehingga pengguna bisa mengaksesnya melalui komputer yang telah disediakan.

Peraturan perundangan tentang kearsipan, masih terbatas. Hal ini cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan di Provinsi Sumatera Barat. Karena itu Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sumbar terus berupaya menghasilkan produk-produk hukum kearsipan yang nanti akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kearsipan di Provinsi Sumatera Barat.

Melalui produk hukum kearsipan diharapkan, sistem kearsipan dapat berjalan dengan baik di setiap SKPD. Dengan begitu tertib arsip dan administrasi dapat terwujud. Jika tertib arsip dan tertib administrasi dapat terwujud di setiap SKPD, maka manajemen kearsipan dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Dan pemerintahan yang baik dan bersih , seperti yang diharapkan dalam reformasi birokrasi dapat terwujud.

Penyelamatan arsip yang bernilai dari lembaga pemerintah maupun swasta juga dapat dilakukan sesuai prosedur. Hal ini sudah tentu memudahkan lembaga kearsipan melakukan penilaian dan pengakusisian terhadap arsip-arsip tersebut.

Di satu sisi, dengan sistem administrasi kearsipan yang baik, setiap SKPD bisa dengan mudah melakukan penyusutan terhadap arsip-arsip yang dimiliki. Arsip yang masih memiliki nilai bagi kelangsungan organisasi bisa disimpan sebagai arsip dinamis. Sedang arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun tetapi bernilaiguna kesejarahan dapat disimpan di lembaga kearsipan, melalui akuisisi. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun baik bagi lembaga pencipta maupun lembaga kearsipan, dapat dimusnahkan. Tentu saja hal ini dilakukan setelah melalui penilaian oleh tim yang telah ditentukan.

Fenomena Pilkada dapat dijadikan sebagai momen bagi lembaga kearsipan untuk mendapatkan arsip bernilai informasi tinggi. Arsip harus sudah dikelola sejak diciptakan. Dengan begitu, akan memudahkan petugas ketika melakukan pendataan hingga penataan arsip di KPUD.

Desa sebagai wilayah administrasi terkecil dalam lembaga kepemerintahan, juga perlu dikembangkan sistem administrasinya. Program Arsip Masuk Desa menjadi upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui pembinaan kearsipan terhadap Sekretaris Desa di seluruh Provinsi Sumatera Barat.

Jika setiap SKPD dan lembaga-lembaga penghasil arsip dapat menjalankan manajemen arsip secara baik dan benar, tentu upaya penyelamatan arsip yang bernilai guna dapat dicapai.

Dengan berjalannya manajemen kearsipan, sudah tentu memerlukan sarana prasarana yang memadai untuk penyimpanannya. Dan ini sering menjadi kendala bagi lembaga, sehingga banyak arsip ditemukan dalam kondisi yang rapuh bahkan kacau karena tidak memiliki sarana prasarana yang memadai. Jika ini terjadi pada arsip-arsip yang bernilaiguna, tentu akan membahayakan penyelamatan aset penting negara. Karena itu pengelolaan arsip harus diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana serta upaya pelestariannya.

Di sisi lain, hadirnya UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan. Banyak lembaga yang memanfaatkan

kecanggihan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi lembaganya serta menghasilkan arsip elektronik. Di satu sisi, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Sudah tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera mempersiapkan diri dalam pengelolaan arsip elektronik tersebut.

 

- Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender , melalui kebijakan dan program yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, termasuk di dalamnya pembangunan perpustakaan dan kearsipan.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi berupaya mewujudkan kepeduliaan konkretnya dengan mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan.

Fakta yang ada saat ini, bahwa masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan perpustakaan dan kearsipan. Pembangunan perpustakaan dan kearsipan masih didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan. Hal ini tampak terlihat pada beberapa aspek yang tidak seimbang, seperti : data pengunjung, data buku koleksi maupun data sarana prasarana yang ada.

Faktor utama yang sangat mempengaruhi ketidakseimbangan partisipasi perpustakaan dan kearsipan, adalah kondisi sosiokultural masyarakat.

Laki-laki cenderung bebas beraktifitas di luar rumah, sedangkan wanita lebih banyak bekerja di sektor domestik. Ketidakseimbangan ini makin diperparah dengan keberadaan perpustakaan yang kurang memahami kebutuhan perempuan dan tidak berperspektif gender.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan melalui kegiatan yang direncanakan, berupaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai kegiatan telah dipersiapkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dibanding laki-laki dalam bidang perpustakaan dan kearsipan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan perpustakaan dan kearsipan.

Upaya mencukupi kebutuhan buku koleksi yang berperspektif gender terus dilakukan. Pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada kebutuhan perempuan juga diadakan, dengan cara mendatangi kelompok perempuan terutama di wilayah marginal. Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) menjadi sarana untuk memobilisasi perpustakaan hingga ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau.

Di lingkup intern, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat sedang mempersiapkan terbentuknya women corner dan ruang layanan anak. Tujuannya adalah agar perpustakaan benar-benar mampu memberi ruang publik yang nyaman bagi kebutuhan gender dan anak. Tentu saja ini harus diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang juga berperspektif gender.

 

- Intensitas Gemar Membaca

Untuk lebih menggiatkan dan mendorong masyarakat menjadi gemar membaca, perpustakaan perlu mengintensifkan upaya untuk meningkatkan kegiatan gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan. Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan melalui penyediaan buku-buku berkualitas dan murah serta dengan mengembangkan pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana belajar non formal.

Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan gemar membaca dapat dilakukan melalui penyuluhan secara intens kepada masyarakat. Adapun caranya dengan melakukan kegiatan yang terkait dengan perpustakaan dan perbukuan, program pengembangan TBM, serta inovasi lain dengan menggunakan teknologi informasi.

Upaya mendorong terwujudnya pembudayaan gemar membaca dapat difokuskan pada parameter, antara lain: pemahaman semua pihak terhadap pembudayaan gemar membaca, terjadinya gerakan kebersamaan untuk menangani sumber daya perpustakaan dan minat baca, terjadinya kemitraan sinergis antara pemerintah, masyarakat dan swasta, serta terjaganya mekanisme kontrol sosial di mayarakat untuk mengembangkan konsep, tujuan dan sasaran pembudayaan gemar membaca.

Animo masyarakat terhadap layanan perpustakaan, sebenarnya cukup tinggi. Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran yang menyediakan berbagai instrumen praktis bagi kebutuhan membaca masyarakat. Sayangnya, hal ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Sementara kebutuhan masyarakat

akan informasi yang bersifat mendidik makin tidak terbendung lagi. Hal ini menjadi satu tantangan tersendiri bahwa perpustakaan harus mampu menjadi penyedia kebutuhan baca masyarakat, di manapun tempatnya.

Bagi masyarakat terpelajar yang tinggal di wilayah perkotaan, tentu kebutuhan informasi mudah terpenuhi apapun caranya. Tetapi bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, baik secara sosial ekonomi maupun akses, tentu ini menjadi hambatan yang cukup signifikan. Ini menjadi ironi dalam mengakses layanan informasi perpustakaan. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadi ketimpangan partisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial politik.

Dalam kerangka pelayanan publik, perpustakaan harus memberikan layanan yang menyeluruh hingga menjangkau masyarakat marginal. Ini perlu untuk menggugah semangat membangun bagi diri dan lingkungannya. Di samping itu, perpustakaan perlu dilengkapi dengan buku-buku koleksi yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat yang dilayani. Hal ini perlu, agar potensi masyarakat di wilayah marginal dapat dikembangkan. Dengan begitu kesejahteraan sosial dan ekonominya dapat diperbaiki.

Untuk lebih menggiatkan budaya dan minat baca ini, perlu sosialisasi secara kontinyu dengan sasaran siswa sekolah, organisasi wanita maupun masyarakat luas. Upaya lain adalah penyebaran brosur / leaflet serta lomba–lomba yang diikuti oleh siswa sekolah.

 

- Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan

Pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Layanan baca dan pinjam disediakan untuk pengunjung yang datang dengan berbagai kebutuhan buku di perpustakaan. Hal ini mendorong lembaga perpustakaan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas buku koleksi pustaka.

Pada saat ini, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat memiliki koleksi umum sejumlah 86.975 judul (349.905 eksemplar). Koleksi Deposit yang merupakan hasil dari Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam (KCKR) sebanyak 12.693 eksemplar. Sayangnya, jumlah tersebut belum mampu mencukupi kebutuhan pengunjung. Apalagi dengan makin banyaknya buku baru yang dihasilkan oleh penerbit.

Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, lembaga perpustakaan dituntut memenuhi kebutuhan buku-buku berkualitas bagi masyarakat. Karena itu upaya pengembangan koleksi penting dilakukan.

Khasanah arsip statis yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan berasal dari masa kolonial yang berbahasa Belanda, masa Jepang yang berbahasa Jepang, masa Republik, masa Orde Baru dan Reformasi yang berbahasa Indonesia. Arsip-arsip tersebut terdiri dari arsip konvensional yang berupa arsip tekstual, gambar arsitektur dan kartografi. Arsip Media Baru terdiri dari foto, film, video, VCD/DVD, Microfilm, kaset/rekaman suara dan Arsip Elektronik. Jumlah ini akan terus bertambah seiring berjalannya roda organisasi. Jika manajemen kearsipan diterapkan di setiap organisasi, ini artinya penambahan arsip akan terus berlangsung karena lembaga kearsipan akan dengan sendirinya menerima arsip dari lembaga-lembaga melalui akuisisi.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sumatera Barat menerima penyerahan arsip dari lembaga lain. Alih media dan reproduksi arsip yang tidak dimiliki juga merupakan upaya penambahan khasanah. Tercatat hingga saat ini ada sejumlah 767, 4 Ml arsip tekstual, 208.088 lembar arsip foto (negatif dan positif), 5.497 kaset video, 35 reel film, 1047 kaset rekaman suara dan wawancara sejarah lisan, 635 keping VCD/DVD, 32 reel mikrofilm dan 744 lembar peta kartografi dan gambar kearsitekturan.

 

- Penyelamatan Sumber-sumber Primer dan Sekunder Pasca Bencana

Dari semua aset negara yang ada, arsip (sumber primer) adalah aset yang paling berharga, karena dari situlah suatu bangsa dapat dilihat eksistensinya. Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang rawan terhadap bencana, baik karena ulah manusia maupun alam harus mempersiapkan diri menghadapi bahaya ini. Bagi lembaga perpustakaan dan kearsipan, dampak nyata dari bencana ini adalah rusak / hilangnya sejumlah informasi penting.

Apalagi sebagian besar khasanah dan koleksi yang dimiliki dalam media kertas yang mudah rapuh. Oleh karena itu, upaya antisipasi harus lebih didahulukan dengan memfokuskan diri pada penyelamatan arsip sebelum terjadi bencana.

Untuk penyelamatan arsip sebelum terjadinya bencana, dilakukan melalui beberapa kegiatan :

a. Akuisisi arsip dari lembaga pemerintah, swasta, Ormas / Orsospol dan perorangan

b. Menyelamatkan informasi arsip melalui alih media

c. Penyelamatan fisik arsip melalui preservasi arsip

Sejumlah kasus, seperti banjir di Bojonegoro, Trenggalek menjadi bukti. Banyak arsip dan buku-buku koleksi terendam banjir. Kerugian material immaterial tidak ternilai harus ditanggung jika bencana datang.

Fenomena bencana yang banyak terjadi saat ini, menjadi moment penting bagi Badan Perpustakaan dan Kearsipan untuk menyelamatkan arsip-arsip yang dimiliki dengan mendayagunakan depo penyimpanan arsip in aktif (Records Center). Sasaran pemanfaatan Records Center yang dibangun di Pandaan adalah lembaga baik pemerintah, swasta maupun organisasi massa yang ingin menyimpan dokumennya secara aman dan terpercaya. Untuk itu sejumlah fasilitas pendukung perlu ditambahkan agar Records Center ini dapat lebih bermanfaat di masa mendatang serta sosialisasi keberadaan Depo Pandaan pada masyarakat luas.

 

3.2. Faktor Internal dan Eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat adalah lembaga tingkat Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perpustakaan dan Kearsipan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang bersifat strategik. Lingkungan strategik yang dimaksud adalah faktor internal dan eksternal organisasi. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Faktor internal yang terdiri dari 2 faktor, yaitu kekuatan (strenght) dan kelemahan (weakness). Keberadaan perpustakaan dan arsip makin kuat dengan adanya peraturan perundangan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, di samping itu masih ada peraturan perundangan lain yang turut mempengaruhi kinerja lembaga perpustakaan dan kearsipan ini, seperti :

  1. Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke 2, pasal 28 F tentang Hak Asasi Manusia Indonesia untuk memperoleh informasi
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Pasal 14 tentang Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan informasi
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Keberadaan peraturan perundangan ini tidak cukup mendukung perpustakaan dan kearsipan menjadi lebih kuat. Beberapa kelemahan justru tampak dari dalam organisasi, seperti :

  • SDM Perpustakaan dan Kearsipan masih terbatas
  • Sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan belum merata dan memadai
  • Kualitas pengelolaan perpustakaan dan kearsipan belum maksimal
  • Pedoman teknis pengelolaan perpustakaan dan kearsipan masih sangat terbatas
  • Perhatian para pengambil keputusan terhadap masalah perpustakaan dan kearsipan masih rendah
  • Pembinaan terhadap SDM perpustakaan dan kearsipan belum merata

2. Faktor eksternal yang terdiri dari 2 faktor, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman (treath). Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi di tengah arus reformasi dan globalisasi, memberi peluang pada lembaga perpustakaan dan kearsipan untuk mengumpulkan arsip dari SKPD-SKPD serta membuka/membina perpustakaan yang tersebar di seluruh pelosok Provinsi Sumatera Barat.

 Masyarakat semakin sadar bahwa informasi menjadi komoditi penting dan diminati sekarang ini. Apalagi dengan adanya teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam administrasi pemerintahan. Tentu saja, hal ini akan meningkatkan jumlah arsip baik dinamis maupun statis di setiap SKPD. Dengan banyaknya perpustakaan yang dibuka, berarti membutuhkan lebih banyak koleksi pustaka baik terbitan dalam maupun luar negeri untuk menambah koleksi.

Hal ini memberi peluang pada penerbit untuk menghasilkan bahan pustaka yang lebih banyak dan berkualitas. Di antara peluang-peluang yang ada, sebaliknya juga muncul sejumlah ancaman, seperti :

  • Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan arsip maupun perpustakaan. Akibatnya banyak perpustakaan yang belum berjalan dengan baik karena kekurangan bahan pustaka serta SDM pengelola. Di bidang kearsipan, banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di unit-unit kerja
  • Muncul banyaknya peraturan perundangan yang berdampak pada pengelolaan kearsipan, juga banyaknya jasa commercial records center yang dikelola pihak swasta, sehingga mengurangi peran penting lembaga kearsipan.
  • Kemiskinan dan pengangguran menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik.
  • Tidak meratanya tingkat pendidikan di masyarakat menjadi problem khusus dalam mendapatkan layanan informasi 

Di sisi lain, banyaknya bencana alam di negara kita menimbulkan tantangan baru dan sekaligus menjadi hambatan yang sangat krusial dalam penyelamatan dokumen. Dalam hal ini, bencana bukan hanya berasal dari faktor alam tetapi juga faktor lain seperti pencurian, kebakaran, kerusuhan / demonstrasi massa, serta faktor lain yang disebabkan oleh manusia.

Isu-isu inilah yang ke depan harus segera diprediksi dari awal. Kita harus menghadapi dan mencari solusi di mana lebih mengedepankan kebijakan pada kebijakan yang berpihak pada penyelamatan budaya dan aset bangsa sebagai suatu ilmu dan pengetahuan di masa mendatang.

 

Bab IV   Visi, Misi, tujuan, dan sasaran, strategis dan kebijakan

Kepemerintahan yang baik ( Good Governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Disamping adanya pengaruh globalisasi. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar bahkan merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk meresponnya dengan melakukan perubahan – perubahan kearah yang lebih baik demi terwujudnya Good Governance.

Upaya untuk mewujudkan Good Governance tersebut, diantaranya adalah dengan jalan Reformasi Birokrasi dan Penataan Kelembagaan perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektik, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Paradigma tersebut diatas berimplikasi pada penggabungan Badan Perpustakaan dan Badan Kearsipan, sebagaimana mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang dijelaskan lebih lanjut bahwa bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan suatu rumpun urusan yang diwadahi dalam bentuk Badan.

Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai bidang garapan yang sama, yakni sama-sama mengelola informasi dan memberikan layanan pada publik. Persamaan mendasar dari arsip dan bahan perpustakaan adalah bahwa keduanya membutuhkan pemeliharaan dan pelestarian. Media simpan bahan perpustakaan dan arsip dapat berupa media simpan konvensional (kertas), media simpan digital dan elektronik, serta media simpan khusus (in special formats).

Perbedaannya adalah bahwa Perpustakaan mengelola informasi dalam bingkai information product, yakni informasi yang sengaja diciptakan untuk didesiminasikan kepada publik adapun Kearsipan mengelola informasi terutama information by product, yakni informasi yang lahir karena adanya kegiatan organisasi atau institusi

Hal ini sejalan dengan tujuan perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan yang menyatakan bahwa “ perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” demikian pula sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kearsipan yang dialamatkan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan bahwa “ Tujuan Kearsipan adalah :

  1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipanan nasional
  2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah
  3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya
  5. Mendinamisasikan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu
  6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  7. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa
  8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk melakukan upaya penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya serta melakukan upaya pengelolaan kearsipan secara baik dan benar berdasarkan kaidah kearsipan dengan efektif dan efisien.

 

4.1. Visi dan Misi SKPD

Dari pemaparan yang telah dikemukakan diatas, maka untuk berhasilnya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan agar dapat mencapai hasil yang optimal, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Visi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat.

Visi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2011 - 2015

Menjadikan Perpustakaan dan Kearsipan Sebagai Pusat Informasi Untuk Mencerdaskan Masyarakat dan Menyelamatkan Memori Daerah “.

Untuk menjabarkan Visi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, disusun Misi sebagai berikut :

  1. Mengembangkan Budaya Gemar Membaca
  2. Mengembangkan dan melestarikan bahan pustaka
  3. Mendayagunakan dan mengembangkan semua jenis perpustakaan
  4. Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip
  5. Meningkatkan dan mengembangkan SDM, Sistem dan Kelembagaan Kearsipan dan perpustakaan
  6. Meningkatkan pengelolaan, dan pengawasan Arsip

 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sebagaimana Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan diatas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran pelaksanaan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2011 – 2015.

Tabel T-IV.C.24

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat

 

 

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

2011

2012

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

1

 

 

 

Menumbuhkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat

Misi   1 , 2 dan 3

 

Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca

 

 

-  Kenaikan jumlah kunjungan perpustakaan

500 orang

500 orang

500 orang

500 orang

500 orang

 

 

-   -   Kenaikan Jumlah Anggota Baru

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

 

Bertambah dan terpeliharanya bahan pustaka dalam bentuk koleksi karya tulis dan karya cetak dan atau karya rekam

-       Jumlah Penambahan Koleksi Bahan Pustaka

 

10.000 eksemplar

10.000 eksemplar

10.000 eksemplar

10.000 eksemplar

10.000 eksemplar

 

 

 

 

 

 

 

-       Persentase Bertambahnya Buku / Koleksi pustaka dalam kondisi baik

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

 

Mewujudkan Perpustakaan Digital

 

-       Persentase koleksi perpustakaan yang dapat dicari melalui penelusuran digital

20%

40%

60%

80%

100%

2

Meningkatnya penyelenggaraan sistem kearsipan pada SKPD Provinsi dan Pembinaan Lembaga Kearsipan Kab/Kota se Sumatera Barat

Misi 4 dan 6

Meningkatnya jumlah SKPD Provinsi yang tertib arsip

 

-       Jumlah SKPD yang telah mengimplementasikan regulasi kearsipan

2 SKPD

2 SKPD

2 SKPD

2 SKPD

2 SKPD

3

Optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan SKPD

Misi 5

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan

 

Jumlah SDM   (peserta bimtek ) yang terbaik telah memiliki keterampilan pengelolaan Perpustakaan sesuai dengan evaluasi dan monitoring

 

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

 

Jumlah SDM   (peserta bimtek ) yang terbaik telah memiliki keterampilan pengelolaan kearsipan sesuai dengan evaluasi dan monitoring dari bidang pembinaan

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

 

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Konsep dan kerangka strategi manajemen Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, disusun atas dasar permasalahan dan isu - isu strategis nasional yang ada dan dengan memperhatikan sasaran - sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Secara kontekstual dan konseptual, penyusunan kerangka strategi diorientasikan atas dasar pendekatan terhadap aspek internal dan aspek eksternal.

1.   Strategi pendekatan eksternal

Strategi ini digunakan untuk merespon permasalahan-permasalahan maupun isu-isu strategis yang ada dan disusun sebagai berikut :

  1. Implementasi upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang langsung menyentuh rakyat melalui kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dan lembaga perpustakaan dan kearsipan di daerah
  2. Melengkapi pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat miskin di bidang pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi dan daerah
  3. Pelaksanaan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peran perpustakaan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga perpustakaan dan kearsipan di daerah serta dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi / daerah

 

2.   Strategi pendekatan internal

Strategi ini diterapkan dalam mendukung pilihan strategi pendekatan eksternal di atas dirumuskan sebagai berikut :

  1. Memberikan dukungan operasional dan administratif melalui perencanaan dan koordinasi integratif kepada seluruh bidang-bidang teknis yang ada di lingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dalam mengimplementasikan program kerja
  2. Memobilisasi sumberdaya internal serta mengembangkan jaringan informasi dan sistem komputerisasi yang mempunyai aksesibilitas tinggi terhadap berbagai sumber data dan kebutuhan untuk peningkatan efisiensi, produktivitas dan efektivitas kerja.

 

Mengacu pada strategi pembangunan Sumatera Barat tahun 2010 s.d. 2015 agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan serta secara bersamaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih.

Berikut ini beberapa upaya penjabaran strategi dan prioritas pemerintah provinsi yang terkait dan mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan strategi dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

a. Upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang akan ditempuh melalui :

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi angka pengangguran

- Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas

- Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik

b. Untuk terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sumatera Barat perlu didukung dengan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

3. Kebijakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat

Beberapa arah kebijakan berikut ini akan menjadi acuan dan pertimbangan dalam upaya melaksanakan misi, tujuan dan sasaran di lingkup tugas-tugas

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat :

a. Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan tekonologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi, meliputi :

- Menyusun peraturan / pedoman sistem kearsipan

- Mengembangkan kearah sistem administrasi kearsipan digital

- Optimalisasi pelatihan – pelatihan SDM kearsipan baik pejabat fungsional arsiparis maupun pengelola arsip

b. Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna meliputi :

- Akuisisi arsip statis baik diinstansi Pemerintah, BUMN/D, Orsospol / Ormas, Swasta maupun Perorangan

- Meningkatkan preservasi dan alih media arsip statis

- Mengelola dan merawat arsip baik statis maupun inaktif

c. Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi, seperti :

- Pameran arsip

- Promosi jasa kearsipan

- Penerbitan naskah sumber dan buletin kearsipan

- Pelayanan informasi arsip

d. Menyelenggarakan tugas pelayanan dengan melakukan optimalisasi SDM dan pelayanan publik; pembentukan posko pelayanan publik untuk bahan pustaka maupun arsip; melakukan debirokratisasi dan deregulasi dalam meningkatkan pelayanan publik

e. Menyelenggarakan tugas pengaturan dengan memberikan pembinaan kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat di daerah untuk mengembangkan pelayanan publik yang baik dan optimal, khususnya di bidang perpustakaan

f. Melakukan optimalisasi fasilitas perpustakaan yang sesuai dengan standar perpustakaan

g. Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan serta memfasilitasi pengembangan koleksi semua jenis perpustakaan

 

Dalam upaya untuk mengakomodasi dan merespon perubahan kebijakan pemerintah secara menyeluruh sesuai dengan paradigma baru yang berkembang di tataran nasional dan terefleksi pada penyadaran pemikiran masyarakat, berikut ini beberapa perumusan kebijakan terkait dengan reposisi peran perpustakaan dan arsip di waktu-waktu mendatang :

  1. Perpustakaan dan arsip merupakan wadah pendidikan demokratis masyarakat dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa
  2. Perpustakaan dan arsip dapat berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat secara independen, sehingga perlu mendapatkan kepedulian dari semua pihak, terutama fasilitas dari pihak pemerintah
  3. Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mampu mengakomodasi berbagai perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi
  4. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi diarahkan untuk mampu mengembangkan kerjasama yang saling mendukung serta menguntungkan dengan seluruh pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat
  5. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk dapat mengikuti perkembangan dan berperan secara nyata dalam proses pemberdayaan masyarakat dan daerah
  6. Badan Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan menjadi pusat informasi penting se Sumatera Barat yang menyediakan informasi bersejarah yang berguna bagi penelusuran penulisan kesejarahan

 

Bab V   Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif

5.1. Rencana Program

Untuk mengimplementasikan kebijakan Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat , maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan melalui APBD maupun APBN tahun 2010 – 2015 sebagai berikut :

 a. Perpustakaan

  1. Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaanperpustakaan

Tujuan program adalah untuk meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat serta meningkatkan kompetensi SDM Perpustakaan

Sasarannya adalah: Meningkatkan efektifitas pelayanan perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca

Indikator Kinerja Program Pengembangan Budaya Baca Dan pembinaan Perpustakaan antara lain :

  • Out Put              : Jumlah ketersediaan buku perpustakaan
  • Out Come           : Meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno dan budaya gemar membaca di masyarakat

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran program antara lain :

  1. Pengembangan dan pengolahan koleksi perpustakaan
  2. Penumbuhan dan pengembangan organisasi profesi
  3. Penyebarluasan bahan bacaan
  4. Peningkatan minat baca masyarakat
  5. Pelestarian bahan pustaka
  6. Peningkatan kapasitas SDM perpustakaan melalui pendidikan tehnis dan fungsional

 

b. Kearsipan

1. Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan

Tujuan program adalah untuk mengujudkan penyelenggaraan sistem kearsipan

Sasarannya adalah : Terselenggaranya penata usahaan kearsipan secara efektif dan efisien

Indikator Kinerja Program :

- Out Put            : Persentase arsip/dokumen daerah yang terhimpun, tersusun dan terselamatkan

- Out Come         : Persentase Dokumen Daerah yang terselamatkan

2. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Tujuan program adalah meningkatnya pelayanan dan pemanfataan arsip untuk kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan

Sasarannya adalah : Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan

Indikator Kinerja program :

- Out Put           : Persentase arsip yang terselamatkan sebagai bahan pertanggungjawaban daerah/nasional

- Out Come        : Terjaga dan terlestarikan arsip daerah/nasional

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Tujuan program adalah untuk mengujudkan peningkatan Kapasitas SDM dan kesejahteraan Aparatur Kearsipan

Sasarannya adalah : Peningkatan kemampuan arsiparis

Indikator Kinerja Program :

- Out Put            : - Jumlah SKPD yang terlayani dalam kearsipan

- Out Come         : - Persentase peningkatan kualitas tenaga kearsipan

 Untuk indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tabel terlampir .

 

Bab VI    Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

Sebagaimana telah dikemukan diatas bahwa untuk tahun 2010 -2015 telah ditetapkan Visi dan Misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan :

  1. Meningkatkan minat dan budaya baca
  2. Terwujudnya jumlah koleksi dengan perbandingan 1 buku untuk 4 orang penduduk kota Padang
  3. Terwujudnya pelestarian naskah kuno dan bahan pustaka
  4. Bertambahnya jumlah SDM Perpustakaan
  5. Bertambahnya jumlah lembaga perpustakaan
  6. Terselamatkannya khasanah arsip
  7. Terselamatkannya fisik dan informasi arsip
  8. Meningkatkan jumlah SDM kearsipan
  9. Meningkatkan kepedulian aparatur dalam pengelolaan arsip
  10. Meningkatkan jumlah arsip SKPD yang disimpan di lembaga kearsipan
  11. Meningkatkan kinerja kearsipan di SKPD

 

 

Tabel

Indikator Kinerja Utama Badan Perpustakaan dan Kearsipan

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

2011

2012

2013

2014

2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

-  Kenaikan jumlah kunjungan perpustakaan

500 orang

500 orang

500 orang

500 orang

500 orang

-   -   Kenaikan Jumlah Anggota Baru

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

-       Jumlah Penambahan Koleksi Bahan Pustaka

 

10.000 eksemplar

10.000 eksemplar

10.000 eksemplar

10.000 eksemplar

10.000 eksemplar

-       Persentase Bertambahnya Buku / Koleksi pustaka dalam kondisi baik

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

-       Persentase koleksi perpustakaan yang dapat dicari melalui penelusuran digital

20%

40%

60%

80%

100%

-       Jumlah SKPD yang telah mengimplementasikan regulasi kearsipan

2 SKPD

2 SKPD

2 SKPD

2 SKPD

2 SKPD

-       Jumlah SDM   (peserta bimtek ) yang terbaik telah memiliki keterampilan pengelolaan kearsipan sesuai dengan evaluasi dan monitoring

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

-       Jumlah SDM   (peserta bimtek ) yang terbaik telah memiliki keterampilan pengelolaan kearsipan sesuai dengan evaluasi dan monitoring dari bidang pembinaan

 

10

 

10

 

10

 

10

 

10

 

Bab VII Penutup

 

 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk memberi arah kepada pelaksanaan strategi, program, kebijakan dan kegiatan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang dilaksanakan sehingga hasil (output) yang diperoleh sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

                Rencana strategis ini disusun mengacu rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat serta memperhatikan Rencana Jangka Menengah Nasional.

                Proses perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), yang telah mengakomodasi kebutuhan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang memungkinkan terlaksananya seluruh tugas, fungsi, dan tanggung jawab Badan Perpustakaan dan Kearsipan.

                Keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan sangat tergantung pada komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat Sumatera Barat. Untuk itu penyusunan kebijakan ini dapat dijadikan pedoman dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan penyelenggara pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten / Kota Se Sumatera Barat.

                Di dalam pelaksanaannya Renstra Badan Perpustakaan Dan Kearsipan selama kurun waktu 2010 -2015, tidak akan mungkin terlepas dengan kondisi yang terus berkembang di tingkat Daerah maupun Nasional sehingga pada waktunya diperlukan upaya-upaya penyempurnaan program maupun kegiatan, sehingga diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

 

KEPALA

BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

 

 

 

Drs. ALWIS

Pembina Utama

NIP. 19610303 198210 1 002

 

                                

LAMPIRAN

Minangkabausiana

Support

Hubungi Kami

Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Sumatera Barat

Jl.Diponegoro No.4 Padang

Sumatera Barat, Indonesia

P: (0751) 21607 Fax. 0751-35646

JoomShaper